breaking news New

Strategi Meningkatkan PAD

UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengamanatkan, bahwa Pemerintah Daerah dituntut untuk membangun daerahnya atas kekuatannya sendiri, sehingga memerlukan strategi pembangunan yang dapat menjamin terciptanya pembangunan ekonomi daerah berdasarkan sumberdaya (resource base) yang dimiliki oleh masing-masing daerah, termasuk alokasi sumberdaya secara optimal.

Melalui strategi tersebut, dapat terwujud proses pembangunan yang berkelanjutan dengan dampak yang luas dan pada gilirannya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut. Setiap kita memasuki ke wacana Otonomi Daerah, yang muncul adalah ketidakpuasaan orang-orang daerah. Kewenangan-kewenangan apa yang harus dikelola dalam meningkatkan pelayanan.

Pertama, Asumsi lama mengatakan, tidak ada otonomi tanpa otomoney, itu teori lama. Oleh karena otonomi tanpa uangpun masih ada harganya. Dalam  peringatan begini, tidak langsung dapat uang tapi dalam proses peningkatan pelayanan akibat besarnya kewenangan di daerah itu, akan secara otomatis menghasilkan uang.

Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemeintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Kedua. Paradigma baru dalam pemerintahan itu, tidak lagi mengajarkan atau menugaskan Pemerintah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Pemerintah yang baik adalah Pemerintah yang sedikit memungut, yakni menciptakan suatu atmosfir membuat masyarakat semakin hari semakin makmur, sehingga tanpa dipungutpun membayar sendiri. Jadi cukup dibuatkan Undang-Undangnya, wajib pajak itu aktif datang membayar pajak - dia tahu kewajibannya.

Pada Pemerintahan saat ini, istilah pungutan itu tidak menonjol lagi. Masyarakat yang merasa wajib membayar menjadi warga negara yang baik, dia mengambil manfaat yang baik dengan pelayanan Pemerintah, berupa ketertiban, penciptaan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, berupa aturan-aturan yang memberikan Pemerintah yang baik itu adalah yang paling sedikit memungut. Sebaik-baiknya memerintah adalah jika dia (Pemerintah) tidak dirasakan kehadirannya oleh rakyat / masyarakat. Mereka sadar ada aturan hukum, ada yang bisa dilakukan dan ada yang tidak bisa dilakukan. Itu yang perlu mereka ingat.

Sebenarnya daerah otonomi itu berbagi rupa kewenangan yang diberikan kepada daerah, yang memungkinkan mereka mengoptimalkan pelayanan itu bisa menghasilkan uang. Soal uang itu penting, tetapi yang lebih penting adalah pengaturan kewenangan, bahwa kewenangan itu adalah hal yang otomatis akan terjadi.

Daerah itu bukan bagaimana meningkatkan semangat dan memperoleh uang yang banyak, tapi meningkatkan semangat pelayanan yang memungkinkan masyarakatnya dari waktu ke waktu semakin makmur. Kurangi pungutan supaya modal masyarakat bisa menjalankan akomulasi.

Ukuran keberhasilan otonomi daerah adalah, apakah bertambahnya orang kaya di daerah itu, bukan sekedar apakah kas daerah meningkat dari pungutan-pungutan. Dimasa depan, Pemerintah tidak lagi satu-satunya pemain dalam rangka pembangunan. Dalam waktu jangka panjang, kita terbawa oleh mengenai asumsi-asumsi perlunya percepatan pembangunan dan peranan pembangunan. Yang lalai kita lakukan adalah tidak secara sistematis atau gradual mengalihkan tanggungjawab pembangunan  itu kepada masyarakat. Akibatnya adalah masyarakat yang ikut serta pembangunan itu hanyalah mereka yang hubungannya dengan Pemerintah.

Kalau kita melihat UU RI Nomor 32 Tahun 2004, memang ada beberapa sumber pendapatan aderah yang bisa dijadikan  pungutan, antara lain pajak daerah, restribusi daerah dan pendapatan perusahaan milik daerah  serta hasil pengelolaan kekayaan daerah. Ini kemudian dituangkan dalam dana perimbangan antara pinjaman daerah dan lain-lain.

Penyelenggaraan  otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik, apabila didukung sumber-sumber pembiayaan yang memadai khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijaksanaan dan langkah yang dapat ditempuh dalam strategi peningkatan, antara lain pajak dan restribusi daerah, Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dan pendapat lain-lain.

Dengan terbatasnya jenis pajak dan restribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan restribusi daerah dengan langkah, antara lain penggalian potensi pajak dan restribusi daerah. Sementara untuk dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dari BUMD, kebijakan dan langkah yang ditempuh dengan memberikan pedoman umum dan bimbingan teknis untuk mendorong peningkatan kinerja BUMD melalui kerjadama dengan lembaga atau departemen terkait, Pemerintah Daerah yang bersangkutan serta memberdayakan asosiasi BUMD.

Untuk pendapatan daearah yang berasal dari pendapatan lain-lain dirasa cukup potensial, pada dasarnya hanya berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Porsi imbangan pembagian bagi hasil pajak dan bukan pajak telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga besarnya bagian yang diterima oleh Pemerintah Daerah sudah ditentukan.

Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah terutama adalah yang menyangkut masalah koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya, sehingga bagian daerah dari pendapatan lain-lain tersebut dapat diketahui besarannya secara dini dan penyalurannya dilakukan secara cepat dan tepat sampai ke kas daerah. Dengan upaya lain ikut memasyarakatkan peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan lain-lain, sehingga masyarakat memahami akan kewajibannya.

 

Di samping itu juga, perlu menentukan sektor prioritas yang dilakukan dalam rangka mewujudkan otonomi yang kuat, antara lain a) Melaksanakan UU No.32 tahun 2004 secara konsekuen. b) Prioritas pembangunan diarahkan dalam rangka pertumbuhan perekonomian daerah. c) Peningkatan kualitas SDM (Aparat). d) Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan infrastruktur, kesempatan kerja, peningkatan penerimaan masyarakat. e) Pemberdayaan masyarakat dengan membuka lapangan kerja, sehingga mengurangi pengangguran. f) Memudahkan perizinan terhadap dunia usaha, sehingga mendorong kesempatan berusaha. g) Memperkecil jurang pemisah antara masyarakat yang kuat dan lemah, diwujudkan melalui azas kekeluargaan dan gotong royong, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan yang tajam, dapat mengancam keutuhan bangsa. h) Menekan seminimal mungkin kebocoran keuangan negara dan daerah dengan perubahan sistem dan prosedur serta tertib administrasi. i) Memberikan sanksi yang tegas kepada aparat yang nyata-nyata melanggar ketentuan melalui penegakan hukum. Semoga ***)

Leave a Comment