breaking news New

E-Government dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi.

E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

Ada tiga model penyampaian E-Government, antara lain :

a. Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)

          Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah,

contohnya G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi,

Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.

b. Government-to-Business (G2B)

        Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah.Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement.

Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll

c. Government-to-Government (G2G)

         Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi.

 

Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Terutama pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi diperlukan dan dimanfaatkan dalam segala bidang. Salah satunya adalah pelayanan pemerintah kepada publik. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Selain itu pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, yang sering disebut dengan e-government (electronic government) atau sering disingkat dengan e-gov. Dengan adanya e-government, pelayanan bisa lebih cepat dan praktis, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang makin bertambah tiap tahunnya. Namun pada kenyataannya e-gov sering tidak dapat berjalan dengan lancar, baik di pemerintahan pusat maupun di beberapa pemerintahan daerah. E-gov sering diidentikan dengan suatu proyek sehingga bagi beberapa kepala daerah (pemerintah daerah) berasumsi bahwa untuk mengimplementasikan e-gov pasti membutuhkan biaya yang besar dan belum tentu dapat bertahan lama karena ada beberapa daerah yang sudah mengimplementasikan e-gov dengan sistem proyek, setelah proyek tersebut selesai, e-gov pun selesai (tidak berfungsi lagi). 

E-Government ini membawa banyak manfaat, antara lain : (Rahardjo, 2001)

1.      Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

2.      Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.

3.      Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.

4.      Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam, misalnya.

Keuntungan yang diperoleh dari e-government bukan hanya sekedar menyediakan pelayanan online tetapi lebih luas daripada itu, karena kinerja sektor publik juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara.majuan teknologi informasi memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, terutama pada era globalisasi saat ini kemajuan teknologi diperlukan dan dimanfaatkan dalam segala bidang. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatan secara luas akan membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara tepat dan akurat. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintah akan meningkatkan egoverment. Dengan adanya egov pelayanan bias lebih cepat dan praktis mengingat jumlah penduduk Indonesia yang bertambah setiap tahunnya. Namun pada kenyataannya egov sering tidak dapat berjalan dengan lancar, baik dipemerintah pusat maupun dipemerintah daerah. Dalam mengimplementasikan egov, ada beberapa kendala yang harus difadapi yaitu : 

  1. Belum adanya komitmen dari kalangan elit politik ,yaitu : kepala pemerintah ( kepala daerah ) untuk melaksanakan egov dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Jadi meskipun sudah tersedia dana dan aparat dalam bidang teknologi informasi, egov tidak akan terlaksana.
  2. Faktor sumber daya manusia.

Egov pada awalnya dilaksanakan dengan system proyek dan tidak ada transformasi pengetahuan kepada aparat yang berwenang ( petugas operator yang mengupdate data ) maka setelah proyek itu selesai para aparat kurang mampu untuk mengoprasikan program sehingga data yang tersedia tidak update lagi. Kemudian karena kurangnya kesadaran dari beberapa aparat di dinas setempat, maka aparat yang bertugas sebagai operator yang mengupdate data harus turun sendiri kelapangan untuk mencari data yang diperlukan. Namun pada salah satu kabupaten yang berhasil mengimplementasikan egov didaerahnya. Terbukti kabupaten tersebut mendapat penghargaan “Best Of The Best” EGOVERMENT AWARD 2009 versi warta ekonomi, yaitu kabupaten jembrana yang berada di propinsi bali. Keunggulan kabupaten jembrana penerapan kartu J-card ( jembrana card ). Setiap warga jembrana yang memiliki kartu j-card dapat dating kerumah sakit dengan menunjukan kartunya. Kartu akan ditempel ke mesin pembaca ( card reader ). Untuk otorisasi si pasien cukup menempelkan tangan nya. Dilayar computer akan terpampang riwayat medis si pasien dan pengobatan yang pernah diterimanya. Setelah diobati pasien boleh pulang dan cukup mengucapkan terima kasih. J-card ternyata juga berfungsi ganda, yaitu : selain kartu berobat juga bisa sebagai KTP dan ATM. Dengan penggunaan j-card sebagai KTP pemerintah daerah bias mengetahui jumlah penyebaran dan tingkat ekonomi penduduknya. Manfaat lain j-card yakni untuk voting atau pemilu dengan elektronik. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan system voting rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memberikan suaranya hanya 25.83 detik. Prestasi kabupaten jembrana dalam mengimplementasi teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sepatutnya menjadi contoh bagi kabupaten lain di Indonesia. Pemerintah pusat atau propinsi bias menginstruksi ke seluruh jajaran pemerintah dibawahannya untuk mencontoh program j-card yang berjalan di jembrana.

Leave a Comment