breaking news New

PROGRAM UHC DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT

Paringin  –  Pemerintah Kabupaten Balangan terus berkomitmen dalam memenuhi kenbutuhan dasar masyarakat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bupati Balangan melalui misi misi masa jabatannya saat ini. Salah satu kebutuhan dasar masyarakat tersebut adalah Kesehatan. Masyarakat perlu mendapatkan layanan kesehatan yang cepat,mudah dan murah bahkan gratis. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan menerapkan Program kerja keseatan gratis dengan ketentuan yang berlaku.    

Program pelayanan kesehatan gratis yang dijalankan Pemkab Balangan bagi warganya dalam bentuk program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta yang sudah berjalan dua tahun terakhir, kembali akan dijalankan.

Jaminan pelayanan kesehatan gratis ini ditujukan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Balangan tanpa terkecuali.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan H Ahmad Nasa’i menyampaikan, sama seperti tahun sebelumnya untuk menjalankan program UHC tahun 2019 ini, Pemkab Balangan menyiapkan dana sekitar Rp24 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Untuk anggaran murni 2019 ini kita sudah mengangarkan sekitar Rp18 miliar untuk pembayaran prime ke BPJS terkait program UHC ini, sedangkan sisanya kita akan tutupi lewat anggaran perubahan nantinya,” ujar Nasa'i saat diwawancarai, Senin (7/1).

Program UHC sendiri merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yaitu dengan menjadikan seluruh masyarakat yang namanya terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Balangan sebagai peserta JKN dengan menggunakan dana APBD.

Terkait jumlah penduduk yang dicakup program UHC ini sendiri, menurut Nasa’i, tidak berubah banyak pada tahun sebelumnya yakni, sekitar 80.000 lebih.

“Jumlahnya fluktuasi karena adanya perubahan jumlah penduduk tiap waktunya, untuk mematikannya kita tiap bulan selalu melakukan verifikasi data kependudukan ini,” bebernya.

Program UHC sendiri realisasi dari instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, bahwa para Bupati untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam peraturan Presiden nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pasal 6 kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia.

Sebelumnya, menurut Bupati Balangan H Ansharuddin, dengan adanya program UHC ini bisa memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi warga Balangan.

“Diharapkan dengan adanya program UHC pelayanan kesehatan bagi masyarakat lebih maksimal dan dirasakan manfaatnya langsung bagi masyarakat,” katanya. (MC Balangan /Sr)

Leave a Comment