breaking news New

Workshop Tata Kelola PPID Berbasis Digital untuk Meningkatan Transparansi Informasi Publik

PARINGIN - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu yang ada di setiap SKPD Kabupaten Balangan, mengikuti workshop selama tiga hari.

Workshop tentang tata kelola PPID berbasis digital dalam meningkatkan transparansi informasi publik di daerah ini dilaksanakan mulai Jumat (26/4/2019) hingga Minggu (28/4/2019). Berlangsung di Hotel Rattan Inn Banjarmasin dan menghadirkan beberapa empat narasumber untuk memberikan materi kepada PPID pembantu dan admin yang menjadi peserta.

Bupati Balangan yang diwakili oleh Asisten tiga Sekretariat Derahah Hasmiati dalam sambutannya  mengatakan bahwa peran PPID sangat dibutuh dalam transparansi informasi public, mereka harus faham mana informasi yang wajib diumumkan tanpa diminta dan mana informasi yang dikecualikan. Tidak ada lagi yang alergi dengan permintaan informasi bahkan main sembunyi-sembunyi dengan laporan keuangan,”katanya.

Narasumber yang dihadirkan dari Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Henny S Widyaningsih dan Kasidatun Kejaksaan Negeri Balangan, Januar Hapriansyah.Serta dari dua narasumber lainnya dari PPID Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Balangan dan Bidang E-Government Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Kepala Diskominfo Kabupaten Balangan, Syarif Ubaidillah, mengharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan workshop ini paling tidak dapat menyamakan persepsi semua PPID pembantu yang ada di setiap SKPD Kabupaten Balangan. "Sehingga kedepannya PPID pembantu betul-betul mampu dan melaksanakan apa yang diamanahkan terhadap tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola informasi di masing-masing SKPD," ujarnya.

Ditambahkan Kasi Pelayanan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Balangan
Reki Hardianto Saputra, pelayanan informasi publik di Balangan saat ini sudah melalui layanan berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi internet. "Portal resmi ppid.balangankab.go.id support dari Kementrian Dalam Negeri adalah gerbang awal terciptanya layanan digital pelayanan informasi ini," katanya. Untuk itu, imbuhnya, perlu peningkatan kapasitas dari PPID itu sendiri agar aplikasi yang dibuat menjadikan meningkatnya transparansi kepada publik.

Sementara itu, Henny S Widyaningsih, menyampaikan kedepan seseorang agar siap menjadi PPID yang kompeten perlu melalui sertifikasi BNSP. "Harapannya agar petugas PPID lebih diperhatikan dari segi kesejahteraannya," ujar perempuan yang pernah menjabat sebagai komisioner Komisi Informasi Pusat. Ditambahkannya, tugas PPID tidaklah mudah, karena bertanggungjawab atas segala proses pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan dan pelayanan dari semua informasi yang ada di lingkup badan publiknya.

Sedangkan, Januar Hapriansyah selaku salah satu narasumber dalam penyampaiannya, mengatakan, pemohon informasi tentunya harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan cara harus mengikuti SOP yang berlaku pada badan publik.

Dimana informasi tersebut dimohonkan dan juga sangat jelas, tidak serta merta informasi yang dimohonkan apalagi yang karena sifatnya dirahasiakan dapat diberikan kepada pemohon. "Apalagi bila si pemohon belum tentu menggunakan informasi tersebut dengan bijak dan benar," tandasnya. (rie/sgmk)

Leave a Comment