breaking news New

Balangan Tambah Lumbung Pangan

Paringin - Pemerintah Kabupaten Balangan di 2019, akan kembali membangun enam buah lumbung pangan. Sebelumnya, program yang sudah dilakukan sejak 2016 ini, telah merealisasikan 13 buah lumbung.

Bupati Balangan Ansharuddin mengungkapkan, selama ini Balangan merupakan salah satu daerah pendukung ketahanan pangan nasional, dengan luas tanam padinya di 2017, sekitar 40.342 hektare, dan total panennya mencapai 216.893 ton.

"Pada 2018, Balangan berhasil merealisasikan tanaman padi dengan luas tanam 4.9884 hektare, luas panen 4.9884 hektare dengan produktivitas padi 52,17 kuintal per hektare atau total produksi mencapai 239.900 ton," jelasnya saat diwawancarai, Senin (8/4/2019).

Menurut bupati, guna memperkuat ketahanan pangan di masyarakat, maka dibangunlah lumbung pangan sebagai media cadangan pangan jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang mengancam kerawanan pangan, seperti musim paceklik, bencana alam, serangan hama, dan sebagainya.

“Dengan lumbung lumbung pangan ini, tidak hanya membangun perekonomian masyarakat, tetapi sekaligus mendukung berkembangnya budaya masyarakat setempat, dan melestarikan kearifan lokal,’’ ujarnya.

Kepala dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan Ansyarullah mengatakan, selain pengembangan lumbung pangan, Pemkab Balangan juga melaksanakan program Rumah Pangan Kita (RPK), yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan gejolak harga dan keterbatasan pasokan bahan pangan.

Hal ini menurut Ansyarullah, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengembangkan tempat penjualan kebutuhan pangan pokok, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus membangun ketahanan pangan yang kuat di Kalimantan Selatan.

Semua program ini, lanjut dia, tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Pada pasal 23 menyatakan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional.

Cadangan pangan nasional terdiri dari atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Pengembangan cadangan pangan nasional dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat.

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, pemerintah daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan cadangan pangan pemerintah.

Terlepas dari itu, lanjut dia, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan merupakan bagian dari hak asasi.

Pangan menurut Ansharullah, harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Dia menjelaskan, ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi, dan terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan.

"Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut, inilah yang ingin kita tuju dan capai," pungkasnya. (MCBlg)

Leave a Comment