breaking news New

Bupati Balangan Berikan Santunan kepada Pegawai Purna Tugas

Paringin – Bupati Balangan, Ansharuddin, Senin (17/6/2019) menyerahkan santunan untuk Pegawai Negeri Sipil anggota Korpri di lingkup Pemkab Balangan yang baru saja purna tugas di bulan Juni 2019 ini.

Ada sebelas orang yang memasuki puna tugas dan menerima santunan tersebut, sepuluh diantaranya pensiun dan satu orang lainnya meninggal dunia. Santunan yang diberikan untuk pegawai yang pensiun senilai Rp1.500.000, sedangkan untuk yang meninggal dunia sebesar Rp3.000.000 yang diterimakan oleh ahli waris.

Penyerahan santunan sendiri berlangsung di aula Benteng Tundakan Sekretariat Daerah (Setda) Balangan, disaksikan oleh sejumlah kepala SKPD lingkup Pemkab setempat, usai apel rutin setiap hari senin pagi.

Bupati Balangan H Ansharuddin dalam sambutannya mengungkapkan, pemberian santunan ini sebagai wujud kepedulian dan terima kasih Pemkab Balangan atas pengabdian yang sudah dilakukan oleh pegawai yang purna tugas terhadap daerah semasa tugasnya.

“Jumlah santunan kalau dilihat dari nominalnya jelas tidak seberapa, namun jangan lihat angkanya, melainkan dibalik itu ada ucapan terima kasih yang teramat dalam bagi pegawai purna tugas karena telah memberikan pengabdian kepada negara dan daerah sepanjang umurnya hingga pensiun di usia tua,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap kepada para pegawai yang masih aktif, untuk meneladani loyalitas dan pengabdian pegawai yang telah purna tugas, dengan terus memberi kinerja maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat.

Rakor Penempatan Tenaga Non PNS

Metode Pemerintah kabupaten Balangan dalam memaksimalkan kinerja SKPD adalah melalui peningkatan sumber daya tenaga non PNS. Untuk itu belum lama ini  diadakan rapat koordinasi penempatan tenaga non PNS (Kontrak) di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Kamis (27/6/2019).

Kepala BKPPD Kabupaten Balangan, Sufrianur mengungkapkan, dilaksanakannya rakor ini guna menyamakan persepsi terkait tindakan yang diambil terhadap tenaga honor dan kontrak yang dinyatakan tidak lulus uji kompetensi.

“Tindakan terhadap yang tidak lulus uji kompetensi ini diserahkan kepada SKPD masing-masing. Karena, SKPD lah yang lebih mengetahui kebutuhan instansinya. Bisa saja yang tidak lulus kompetensi tersebut mempunyai kelebihan lain di luar materi yang diujikan,”tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Ruskariadi dalam arahannya mengungkapkan, uji kompetensi ini adalah barometer kualitas tenaga honor dan kontrak di lingkup Pemkab Balangan. Atas hasil uji ini, kata dia, SKPD harus mengambil langkah.

“Kalau pun ada SKPD yang masih mau memberdayakan tenaga kontrak yang tidak lulus uji kompetensi, maka harus mengambil tindakan lain, misalkan mengkursuskan

Rapat Koordinasi diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab dan dihadiri Sekretaris Daerah, seluruh kepala SKPD, dan seluruh camat. (MC Balangan/Sgmk).

Leave a Comment