breaking news New

BINWAS Menjadi SOP pembinaan Desa

Dalam rangka menguatkan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa, Bupati Balangan Ansharuddin meminta SKPD terkait untuk membuat sebuah model Binwas dengan objek  pengelolaan keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum. Model Binwas yang disepakati diharapkan dapat menjadi Standart Operation Procedur (SOP) bagi SKPD dalam melakukan Binwas ke Desa. “Membina Desa itu harus terkoordinir untuk memperoleh hasil yang maksimal, karena hasilnya akan berbeda apabila dilakukan masing-masing dengan pola masing-masing pula. Harus ada keseragaman persepsi dan pola langkah Binwas”, ujar Ansharuddin.

Menjawab permintaan Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama dengan Inspektorat, Kecamatan, P3MD dan PSP3 melaksanakan Rapat persiapan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Terintegrasi Selasa, 18 Juni 2019. Rapat dihadiri Kepala Dinas PMD, Inspektur, Camat, P2UPD, Auditor, TA P3MD dan TAP SP3 beserta Pejabat pada masing-masing SKPD.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urai Nur Iskandar menerangkan bahwa Binwas Terintegrasi ini sebagai upaya memaksimalkan peran DPMD, Inspektorat, Kecamatan, P3MD dan PSP3. “Kita mencari model Binwas terbaik dengan menguatkan koordinasi dan mencoba menyamakan langkah dan pola Binwas, dan agar output yang diinginkan dari Binwas ini terukur dan berkelanjutan. Dan kami harap Binwas Terintegrasi ini akan mampu memberi solusi yang efektif”. Selain itu, ujarnya” Binwas Terintegrasi merupakan salah satu rencana aksi dari rekomendasi BPK terhadap SKPD yang mengampu tugas binwas dalam mewujudkan Binwas yang terkoordinir dan berkelanjutan”.

Inspektur Kabupaten Balangan, Karim Suadi menyatakan mengapresiasi rencana kegiatan Binwas Terintegrasi ini. “Saya sangat tertarik dengan rencana kegiatan ini, tentu ini harus benar-benar disiapkan kelengkapan (lembar kerja) Binwasnya. Namun yang perlu diperhatikan selain bicara pengawasan Desa dari sisi eksternal, maka idealnya Pemerintah Desa memperkuat SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Karena itu adalah langkah dini dan paling cepat dalam mendeteksi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa”

Selanjutnya Kabid Keuangan dan Aset Desa  DPMD, Andi Firmansyah mengatakan bahwa mekanisme Binwas dimulai dari kesepakatan dari seluruh Pembina tentang apa saja point yang akan dibina berupa lembar kendali Binwas, selanjutnya penentuan Desa sample dari masing-masing Kecamatan. “Dalam rakor ini, kita sudah menyepakati terkait Pola, Lokus, Waktu dan SDM pelaksana Binwas”. Lanjutnya, “Binwas dilaksanakan bersama-sama oleh DPMD, Inspektorat, Kecamatan, TA P3MD, dan TAP SP3 sesuai jadwal yang ditentukan. Pasca selesai 8 Desa di 8 Kecamatan dibina, maka selanjutnya akan dilaksanakan ekspose atas hasil Binwas dengan mengundang Pemerintah Desa yang sudah di bina. Hasil ekspose berupa RKTL yang akan ditindaklanjuti Pemerintah Desa sesuai waktu yang disepakati. RKTL ini nantinya akan dikawal dan didampingi oleh Pendamping Desa agar dapat selalu dipantau progressnya. Adapun pasca penyelesaian RKTL, akan dilakukan evaluasi kembali sebagai bahan pertimbangan kebijakan Binwas selanjutnya.

Kegiatan Binwas ini akan dilaksanakan mulai tanggal 27 Juni 2019. Urai menyebutkan bahwa “Binwas Terintegrasi ini mengusung konsep 1 Minggu 1 Desa, yang mana setiap 1 minggu, kita akan turun bersama-sama ke 1 Desa yang sudah ditentukan”. Adapun Desa pertama yang menjadi tujuan Binwas adalah Desa Dahai Kecamatan Paringin (Hms/Sgmk).

Leave a Comment