breaking news New

2000 tenaga kontrak dan pegawai non PNS masuk BPJS Ketenagakerjaan

Paringin – Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dilingkup Pemkab Balangan maka akan mendaftarkan 2.000 tenaga kontrak dan pegawai non PNS sebagai anggota tanggungan BPJS Ketenagakerjaan. Kerjasama antara pemeritah daerah dan BPJS ini disambut baik oleh berbagai pihak mengingat selama ini belum ada jaminan kesehatan khusus dari pemerintah daerah.

Hal ini ditegaskan Bupati Balangan, Ansharuddin pada acara halal bihalal sekaligus sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan di Aula Benteng Tundakan, Rabu (12/6/2019).

"Ini adalah amanah Undang-undang, maka kami sebagai pimpinan wajib bertanggung jawab kepada semua tenaga kerja di SKPD, terutama para honorer dan tenaga kontrak," tegasnya.

Setelah sosialisasi ini, kata dia, pihaknya akan melihat regulasi terkait aturan ini terlebih dahulu, apakah cukup dengan Perbup atau perlu Perda serta anggarannya akan masuk ke dalam APBD perubahan tahun 2019 ini.

Walter Sigalingging selaku Deputi Direktur BPJS menyampaikan bahwa adanya BPJS Ketenagakerjaan itu untuk melindungi pekerja, dan memberi jaminan seluruh keluarganya.

“sebelumnya Bupati menyampaikan ada 20 milyar lebih untuk BPJS Kesehatan, kalau untuk tenaga kerja cukup 200 juta saja karena hanya untuk pekerja dan manfaatnya nanti akan dirasakan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Jadi itu adalah 2 hal yang berbeda,” tegasnya.

Acara ditutup dengan sesi diskusi tanya jawab dan pemberian souvenir dari Deputi Direktur kepada Bupati Balangan dan Kajari Balangan, serta dihadiri Bupati Balangan, Deputi Direktur BPJS, seluruh staf ahli dan asisten setda Balangan, serta seluruh kepala SKPD.

Kasi Datun Kejaksaan Negeri Balangan Januar Hapsyari di acara forum penilaian layanan Kejari yang dihadiri perwakilan mitra yaitu SKPD,BUMD dan Pemerintah Desa (20/6/2019) ia menyampaikan beberapa keuntungan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan termasuk untuk para ASN. Namun sesuai aturan ASN saat ini hanya dapat bergabung kedalam BPJS Kesehatan.

”Beruntungnya bagi pegawai BUMD dan Pemerintah Desa karena menjadi salah satu prioritas keanggotaan BPJS Keternagakerjaan. Bagi mereka yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan maka mendapatkan jaminan 48 kali gaji pokok jika meninggal dunia dalam kecelakaan kerja dan tanggungan biaya berobat 100 persen dengan jenis obat yang diatas generik. Fasilitas ini berbeda dengan apa yg didapat oleh peserta BPJS Kesehatan. (mc balangan/Sgmk)

Leave a Comment