breaking news New

PPID Utama Gelar Monev Ke Seluruh SKPD Lingkup Kab. Balangan

PARINGIN – Melalui program operasional ppid, Pemkab Balangan yang dimotori Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kepada 42 SKPD, lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.

Monev ini bertujuan sebagai metode pendekatan dan pembinaan kepada seluruh SKPD dalam implementasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik dilingkup Pemkab. Balangan melalui peranan PPID Pembantu dan admin pelaksana. Bahkan sejumlah SKPD menerima dengan baik monev tersebut selain untuk melihat sampai dimana progress kinerja PPID SKPD yang telah dilaksanakan juga sarana diskusi dan pembenahan untuk jangka panjang.

Di Mulai dari Kecamatan Halong, Selasa (5/9/2019), kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Diskominfo selaku PPID Utama Kab. Balangan beserta Tim Sekretariat yang berkesempatan melakukan Monev ke meja layanan informasi,Paten dan Administrasi layanan PPID. Agenda monev ini berlangsung sebanyak Sembilan kali sampai dengan senin (30/9/2019).

Dalam penjelasannya, PPID Utama menyampaikan bahwa kegiatan Monev PPID merupakan program operasional PPID Kab. Balangan yang dikelola oleh Diskominfo. Untuk mencapai output yang baik maka perlu dilakukan metode pendekatan dan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan PPID di semua SKPD. Dengan demikian kita bisa mengukur sampai sejauh mana masing-masing SKPD dapat melaksanakan apa yang diamanatkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan hasil yang cukup mengembirakan bahwa hamper semua SKPD sudah menunjukkan kemajuan.

“Di tahun 2019 ini, kita juga akan memberikan penghargaan kepada PPID SKPD terbaik guna memberikan apresiasi bagi seluruh PPID SKPD. Untuk memastikan acara tersebut memiliki nilai wawasan lebih maka akan diisi dengan talk show yang menghadirkan pembicara dari Komisi Informasi Kalsel dan BPK Kalsel” terangnya.

Ditambahkan Reki Hardianto selaku Kasi Pelayanan Informasi Publik Diskominfo, bahwa hasil monev ini akan menjadi indikator dalam menentukan pemeringkatan PPID SKPD terbaik tahun 2019. Namun target utama bukan terletak dari pemeringkatan tersebut namun lebih kearah mendorong untuk meningkatkan layanan informasi Publik SKPD kepada masyarakat. Kita ingin monev ini bisa menciptakan system layanan informasi yang permanen di SKPD yang artinya layanan ini tidak bergantung kepada perorangan saja sehingga jika terjadi pergantian PPID Pembantu dan / Admin pelaksana maka layanan informasi tersebut tetap berjalan baik dan selalu siap melayani permohonan informasi dari publik.

“Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa H Supiani yang merupakan salah satu SKPD yang mendapat kunjungan monev PPID tersebut mengatakan bahwa akan menugaskan sekretaris untuk menunjuk staf tambahan guna meningkatkan layanan informasi publik khususnya petugas pengelola dokumen informasi yang wajib diumumkan melalui website PPID Balangan.

“Ini mengingatkan kita mengenai pentingnya transparansi informasi publik guna meningkatkan partisipasi dan kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah,” ujarnya. (Rie/Sgmk)

Leave a Comment