breaking news New

PPID Award 2019 dan Pertunjukan Rakyat Tradisional Kolaborasi Kekinian

Paringin - Pemerintah Kabupaten Balangan melaui Dinas Komunikasi dan Informastika menggelar acara Talkshow Transparansi Informasi Publik dan Pertunjukan Rakyat Tradisional pada Rabu malam (27/11/2019) di Taman Sanggam Balangan.

Konsep acara ini mengusung kolaborasi antara sosialisasi keterbukaan informasi publik serta penganugerahan PPID Award 2019 dengan pentas pertunjukan rakyat tradisional yang menyajikan penampilan dari grup madihin Kalimantan Selatan John Tralala Junior. Dengan dukungan mitra Sanggar Kariwaya dan beberapa media massa lokal membukat konsep acara tersebut semakin dikemas dengan baik.

Turut hadir Bupati Balangan, Forkopimda, Pejabat dan PPID SKPD, Aparat desa juga masyarakat umum guna menambah semaraknya acara ini. Bahkan para undangan dan penonton antusias dalam mengikuti rangkaian acara yang disajikan.

Diawali sambutan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ir. Syarif Ubaidillah selaku penyelenggaran menyampaikan terimakasih atas partisipasi semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Balangan dalam sambutannya bahwa kesuksesan program ini tidak lepas dari dukungan semua pihak terutama peran masyarakat.

Puncak acara tersebut adalah saat dibacakannya  penghargaan PPID Award tahun 2019 yang diterima oleh sepuluh SKPD di Kategori masing-masing. SKPD yang dimaksud adalah Disdukcapil, DPPKB, Diskominfo, Dinas Perdagangan, BKPPD, Balitbangda, Setwan, Kecamatan Batumandi, Paringin dan Halong. Dimana sebelumnya dilakukan monev untuk menetapkan pemeringkatan PPID SKPD ini yang dilaksanakan Tim Sekretariat PPID Utama yang terdiri dari pejabat lintas sektor yang kompeten dan relevan.  

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Balangan yang juga sekaligus peraih penghargaan terbaik 1 kategori Dinas, Hifziani mengungkapkan rasa syukur atas raihan penghargaan yang didapat pada kegiatan tersebut.

"Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT atas berkat hidayah-Nya jualah sehingga tadi malam kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianugerahi piagam penghargaan terbaik 1 kategori dinas dan ini merupakan penghargaan yang kedua kali berturut-turut," ucapnya.

Hifziani kembali menambahkan bahwa penghargaan yang telah diraih tersebut tidak lain merupakan hasil kerja keras dari staf Disdukcatpil dan binaan dari rekan tim PPID yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.

 

Bupati Balangan H. Ansharuddin mengucapkan selamat atas para penerima penghargaan dan beliau menegaskan agar dengan adanya PPID disetiap SKPD akan meningktkan pelayanan publik khususnya terkait layanan informasi. PPID harus betul-betul faham mana informasi yang wajib diumumkan dan mana yang harus ditutup menurut perundangan yang berlaku. Amanat UU 14 Tahun 2008 menuntut Pemerintah Daerah dan Desa wajib melaksanakan transapransi informasi publik demi meningkatkan pelayanan dan partisipasi publik menuju Pemerintahan yang bersih dan akuntabel.  

Talkshow Transparansi Informasi Publik ini kali pertamanya digelar di Kalimantan Selatan dan ini merupakan kebanggan bagi kami dapat hadir malam ini. Hal juga menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjunjung amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Balangan imbuh Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Drs. H. Tamliha Harun dalam diskusi bersama dua narasumber lainnya yaitu Ibu Setyo Esti Agustini yang merupakan Kepala Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalsel dan PPID Utama Kabupaten Balangan M. Noor yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.

Dalam kesempatan yang sama PPID Utama Kabupaten Balangan memberikan harapan yang besar kepada seluruh Tim baik Sekretariat PPID Utama maupun PPID SKPD agar dapat bekerjasama dengan lebih baik lagi sehingga layanan informasi melalui peranan PPID SKPD berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Bahkan ditahun 2020 sebanyak 88% desa yang sudah menunjuk PPID perlahan harus dapat melakukan pelayanan informasi kepada masyarakat dan ini merupakan tugas kami untuk melakukan sosialisasi dan mendorong   implementasi keterbukaan informasi publik desa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018.

Leave a Comment