breaking news New

Dapur itu Telah Menjadi Rumah

Dari terisolir, lalu berdiri dan bersaing.

Apa yang terlintas di benak anda ketika mendengar nama Balangan? Salah satu kabupaten termuda di Kalimantan Selatan? Penghasil batubara? Penghasil getah karet?

Atau, pertanyaan apa yang tebersit di benak orang di luar sana ketika mendengar nama Balangan? Apa kabarnya? Masihkah ada ban besar ditumpuk di tengah jalan? Masihkah bundaran yang tidak bundar itu? Atau mungkin … di mana itu?

Mari sedikit bernostalgia. Kita pasti akrab dengan bentuk rumah tradisional warga Balangan. Rumah panggung, berbahan papan kayu, memanjang ke belakang. Sering kali, di bagian belakangnya memiliki bangunan tambahan, menempel kepada bangunan induknya. Biasanya ‘tempelan’ itu adalah dapur atau kamar mandi.

Kondisi Balangan pada awal berdirinya bisa diibaratkan dengan dapur yang berupa bangunan tambahan dan menempel di bagian belakang bangunan induk atau rumah utamanya. Bangunan dapur itu kemudian dipisahkan dari bangunan induknya, dan harus berdiri sendiri menjadi rumah dengan para awak dapur sebagai penghuninya.  Kondisi yang harus diterima adalah, rumah itu belum memiliki ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, jendela, kamar mandi, lemari baju, meja kursi yang layak untuk mengundang tamu bersinggah, dan sebagainya. Hanya dapur—dan untungnya dengan tungku yang tak kunjung padam karena stok batubara masih tersedia dalam jumlah cukup banyak untuk menjaga tungku terus menyala. Dari tungku batubara inilah energi diperoleh, dan sembarang bahan makanan yang dapat ditemukan bisa dimasak untuk memenuhi kebutuhan mendasar penghuni dapur yang berstatus rumah itu—atau rumah berwujud dapur?

Memulai pemerintahan sendiri dengan anggaran ‘sisihan’ dari kabupaten induknya sebesar Rp 2 milyaran saja, terseok-seok memperbaiki segala sisi. Paringin yang semula hanya sebuah kota kecamatan, tiba-tiba harus menjadi ibukota kabupaten. Kantor pemerintahan menempati gedung-gedung seadanya, bercampur dengan pemukiman, kawasan pasar, kekumuhan dan sebagainya. Jaringan jalan yang tidak banyak menjadikan pusat-pusat kegiatan masyarakat tidak tersebar, melainkan terpusat di situ-situ saja, membuat Paringin menjadi anomali tersendiri: kota kecil tapi sumpek.

Berbagai fasilitas harus ditingkatkan. Bahkan banyak yang harus diadakan karena pada saat itu memang belum ada sama-sekali. Misalnya, kantor bupati dan kantor-kantor pemerintahan lainnya. Jaringan jalan masih sangat terbatas, itupun masih kurang optimal karena beberapa jembatan yang kurang memadai. Pasar-pasar tradisional terlihat ramai pengunjung meskipun suasananya becek, semrawut dan tidak jarang beraroma tak sedap—karena tidak ada pilihan lain. Sudahlah, tidak perlu kita terlalu detil mengingat keadaan Balangan saat itu.

Setidaknya, ada salah satu tujuan pembentukan daerah otonomi yang langsung tercapai, yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Memang, tidak semua pelayanan langsung dekat. Tetapi, dengan berdirinya Kabupaten Balangan dengan Paringin sebagai ibukotanya, orang Juai dan Halong menghemat setengah jarak untuk membuat Kartu Keluarga atau KTP. Tidak lagi harus menempuh 70 km Halong – Amuntai, cukup 35 km Halong – Paringin.

Namun, tentu bukan sesederhana itu kemudahan dan kelebihan yang didapat dengan berdiri sebagai kabupaten yang otonom. Mendekatkan pelayanan bisa diwujudkan dalam sangat banyak hal. Urusan KTP dan dokumen-dokumen kependudukan itu hanya sebagian sangat kecil saja, namun tidak kecil nilainya. Dengan memangkas jarak hingga 35 km, dikalikan sekian puluh ribu jumlah penduduk yang harus berangkat ke tempat pelayanan, ratusan liter bahan bakar dihemat, dan puluhan kilogram gas polutan bisa dibatalkan terproduksinya. Berapa puluh jam pula jam waktu yang bisa dihemat dan dialihkan untuk lebih produktif. Hasil dari semua itu sungguh tak ternilai. Itu seperti kesehatan: tidak ternilai. Satu-satunya aspek dari kesehatan yang bisa dinilai adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat bila badan sudah telanjur sakit.

Kita akrab dengan adagium di era internet: jarak bukan lagi kendala untuk segala urusan. Tetapi itu tidak berlaku mutlak. Kenyataannya, banyak hal masih terkendala oleh jarak. Banyak topik yang harus dibahas dengan media tatap muka secara langsung untuk memperoleh persepsi yang sama bagi para partisipannya, dan itu sering kali tidak bisa diraih melalui diskusi atau komunikasi bermedia lain. Atau contoh konkretnya, bantuan untuk saudara-saudara kita yang terlanda banjir tidak cukup dikirim dengan aplikasi di ponsel, melainkan harus dengan mobil dan menempuh jarak yang bervariasi. Ini sekadar gambaran bahwa kehadiran hal-hal baru tidak serta merta secara sempurna mengatasi permasalahan lama.

Baiklah, kita kembali kepada pertanyaan di atas: apa kabar Balangan? Bagaimana kabarnya dalam 13 tahun terakhir pasca berpisah dari HSU?

 

Pendidikan

Jika diperhatikan, silih-bergantinya pemimpin Balangan menyisakan beberapa hal yang sama. Salah satu persamaan itu adalah perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia, beserta keinginan untuk mengembangkannya melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Pendidikan adalah salah satu pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat Balangan sangat didekatkan semenjak era Kabupaten Balangan—dibandingkan dengan era Kabupaten HSU. Kalimat ini sama sekali tidak bermaksud mendiskreditkan kabupaten induk, namun sekadar mengungkapkan bahwa Pemkab Balangan sangat ingin masyarakatnya dapat mengakses pendidikan, terutama pendidikan formal.

Ada penambahan jumlah sekolah? Tentu. Yang selama paling terlihat adalah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Bukan karena jumlah penambahannya banyak, tetapi karena SMKPP yang berdiri sejak 1986 itu tidak lagi sendirian sejak setidaknya 7 tahun terakhir. Ada SMKN 1 Paringin dan SMKN 1 Batumandi, yang menawarkan jurusan berbeda-beda. Sehingga secara keseluruhan, lebih banyak pilihan dan saluran pengembangan bakat-bakat remaja Balangan terkait bidang-bidang ketrampilan.

Yang terbaru, adalah penambahan 3 unit SMA yang mulai operasional pada tahun ajaran 2014/2015, yaitu SMA Negeri 1 Lampihong, SMA Negeri 2 Juai (berlokasi di Desa Mihu) dan SMA Negeri 2 Halong (berlokasi di Desa Uren).

Di tingkat SD dan SMP/sederajat juga ada penambahan jumlah sekolah. Namun sekali lagi, yang sangat terlihat adalah inovasi pendidikan berupa SD Kecil. Bukan SD dengan bangunan kecil, tetapi sekolah khusus setingkat SD (bahkan setingkat kelas 1 – 3 saja) yang didirikan secara khusus di wilayah-wilayah yang masih terpencil untuk menampung anak-anak setempat. Saat ini, tidak kurang dari 12 unit SD kecil tersebar di wilayah-wilayah terpencil di Kecamatan Halong, Tebing Tinggi dan Lampihong.

Salah satu program yang disinergikan dengan keberadaan SD Kecil adalah program rumah singgah. Pemkab Balangan—dan beberapa mitra dari swasta—membangun beberapa rumah di wilayah-wilayah terpencil yang berfungsi sebagai tempat menginap bagi anak-anak yang lokasi sekolahnya jauh dari rumah atau kampung tempat tinggalnya. Bukan karena SD Kecil itu masih jauh jaraknya dari tempat tinggal mereka, tetapi karena SD Kecil itu hanya untuk kelas 1 – 3 saja. Untuk kelas 4 dan selanjutnya, siswa harus pindah ke SD ‘normal’ terdekat—karena SD Kecil memang menginduk pada SD ‘normal’ terdekatnya.

Tidak hanya jumlah sekolah yang bertambah, sebagian sekolah yang ada juga meningkatkan kapasitas penerimaannya, dengan cara menambah lokal kelas—beserta penambahan jumlah guru, tentunya. Hal ini untuk mengimbangi jumlah penduduk usia sekolah yang meningkat seiring waktu.

Dunia pendidikan non-formal Balangan juga tak kalah berkembang. Berbagai lembaga pendidikan atau kursus terus bertambah. Jika dulu harus dimotori oleh pemerintah—melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)—saat ini lembaga kursus swadaya masyarakat sudah tidak sulit dijumpai, terutama di wilayah ibukota kabupaten, Paringin. Pemkab Balangan juga menambah lembaga pendidikan non-formalnya, yaitu berupa Balai Latihan Kerja (BLK) yang mulai operasional pada tahun 2012. Berbagai jenis ketrampilan telah masuk dalam program-program pelatihan yang digelar dalam empat tahun operasionalnya, di antaranya ketrampilan pertukangan kayu, teknik bangunan, teknik las, menjahit, perbengkelan (otomotif) dan komputer.

Berdirinya lembaga-lembaga pelatihan atau kursus swadaya masyarakat (swasta) sangat dipermudah dalam perijinan, karena memang sangat sejalan dengan fokus Pemkab Balangan sejak dahulu hingga kini, yakni pengembangan kualitas sumber daya manusia. Ini sebuah bentuk sinergi. Kesinergian pula yang diharapkan menjadi bentuk pendidikan tersendiri bagi masyarakat, agar masyarakat paham bahwa kualitas SDM itu harus terwujud tidak hanya dalam wujud ijasah atau tingkat pendidikan, namun juga dalam ketrampilah (skill), daya saing (kompetensi) dan pola pikir (mindset).

 

Kesehatan

Kita sering mendengar gagasan atau gurauan berikut: uang bukan segalanya, tetapi dengan uang orang bisa membeli segalanya. Gagasan itu makin hari seolah makin terasa tak terbantahkan. Toh, ada satu lagi yang tak terbantahkan: kesehatan adalah nikmat yang sering terlupakan, padahal tanpa kesehatan segalanya tidak akan teraih.

Dengan tingkat perekonomian dan pola pikir yang masih relatif ”kurang”, program jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) yang dilaksanakan oleh Pemkab Balangan merupakan perangsang agar masyarakat mau memanfaatkan fasilitias kesehatan sekaligus menjaga kesehatan diri dan keluarganya secara lebih baik.

Program yang dimulai pada 2009 itu mendapat sambutan yang sangat positif dari masyarakat. Selain tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan yang meningkat berdampak pada peningkatan tingkat kesehatan, pelaksanaannya yang dievaluasi dan diperbaiki di sana-sini sempat membawakan penghargaan di tingkat nasional bagi Kabupaten Balangan pada 2012, yaitu Innovative Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri. Saat itu, Kabupaten Balangan masuk dalam tiga besar terbaik nasional. IGA adalah penghargaan atas program-program inovasi pembangunan daerah sebagai implementasi pelaksanaan otonomi daerah, dimana program-prgramnya dinilai inovatif dan memiliki manfaat yang tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Masyarakat Balangan juga tak perlu lagi terlalu jauh-jauh bila memerlukan pelayanan rawat inap atau operasi medis—setidaknya untuk beberapa jenis penyakit tertentu. RSUD Balangan telah melengkapi fasilitas, peralatan dan tenaga medis yang diperlukan sehingga operasi medis sudah bisa dilaksanakan di rumah sakit yang didirikan oleh pemkab setempat pada 2009 itu.

Terlebih, setelah statusnya berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga pengelolaan keuangannya lebih fleksibel, memungkinkan respn yang lebih cepat terhadap permasalahan yang timbul serta pelayanan yang lebih baik.

Yang lebih dekat pada masyarakat, posyandu balita maupun posyandu lansia tetap rutin dilaksanakan di setiap desa/kelurahan.

 

Ekonomi kerakyatan

Memulai kepemimpinan di tengah kondisi merosotnya perekonomian dari sektor pertambangan—karena dampak kemerosotan ekonomi dunia—Bupati Ansharuddin menempatkan ekonomi kerakyatan tetap sebagai prioritas pembangunan. Usaha-usaha pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan industri rumah tangga ditempatkan pada jalur menuju penyangga utama perekonomian. Selain karena kemerosotan kontribusi sektor tambang, juga karena cepat atau lambat kekayaan bahan tambang tetap akan habis bila terus diambil. Kekayaan bahan tambang bukan jenis kekayaan yang bisa dipulihkan atau diperbarui.

Bagi Balangan, menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai penyangga utama perekonomian juga bukan sesuatu yang harus dimulai dari nol. Sektor pertanian selama ini merupakan kontributor kedua terbesar setelah pertambangan. Balangan juga berhasil mempertahankan status swasembada berasnya sepanjang usianya yang sudah 13 tahun. Untuk diketahui, status swasembada itu perhitungannya selalu terkait dengan jumlah penduduk, sedangkan jumlah penduduk sendiri selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Itu artinya, mempertahankan status swasembada beras itu harus dengan angka produksi yang meningkat pula setiap tahunnya.

Berbagai program ditempuh untuk menjaga produksi beras terus meningkat. Sekolah lapang, cetak sawah, dua kali tanam, hingga bekerjasama dengan TNI—seiring kebijakan pemerintah pusat terkait pembangunan kedaulatan pangan dan penugasan kepada TNI untuk mendukungnya. Produk palawija juga digenjot, terutama jagung dan kedelai, searah dengan program pemerintah pusat.

Di sisi lain, ternyata Balangan juga mulai ‘mendobrak’ asumsi yang selama ini mengatakan bahwa tanah Kalimantan tidak cocok untuk sayur-mayur. Kelompok tani Kabang Bersemi telah mematahkan asumsi tersebut, dan berhasil membuka mata banyak pihak bahwa Balangan pun memiliki potensi sebagai penghasil produk budidaya hortikultura.

Peternakan di Balangan juga berkembang pesat. Sentra kawasan peternakan dan hamparan pakan ternak (berupa lahan khusus budidaya rumput unggul pakan ternak) yang telah mencapai 318 hektar luasnya merupakan upaya-upaya yang terpadu dan saling mendukung, sekaligus memberi potensi alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat.

Pembangunan peternakan di Balangan tidak hanya membawakan prestasi-prestasi peternakan di tingkat provinsi maupun nasional, tetapi yang lebih penting lagi, swasembada daging bukan lagi terhenti sebagai impian.

Demikian pula perikanan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa produksi ikan Balangan, baik dari hasil tangkapan di perairan terbuka maupun dari hasil budidaya, selalu berlimpah di atas target yang ditetapkan. Produksi benih dari Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) Balangan tidak hanya menyuplai kebutuhan benih ikan peternak ikan setempat, tetapi juga ke luar daerah. Bahkan, BBIL juga telah menyuplai kebutuhan benih untuk perairan terbuka di Balangan. Tidak kurang dari dua kali balai tersebut menebar benih ikan hasil produksinya di Danau Baruh Bahinu Dalam, satu-satunya danau alami di kawasan Hulu Sungai. Tahun ini, 1,2 juta benih ditarget untuk diproduksi dan tersalurkan dari balai tersebut.

 

Infrastruktur

Infrastruktur sebagai kebutuhan mendasar dan mendukung semua bidang lainnya juga tetap menjadi slah satu prioritas pembangunan Balangan di era kepemimpinan terbaru saat ini. Infrastruktur pula yang sangat tampak dan sangat terasa bedanya bila kita membandingkan Balangan era otonom dengan era ketika masih bergabung dengan kabupaten induknya.

Daerah-daerah terisolir telah banyak berkurang karena telah terjangkau oleh jaringan jalan. Otomatis, mobilitas warga juga lebih lancar dan bertambah frekuensinya, hal mana juga mendorong roda ekonomi berputar lebih cepat.

Salah satu kebutuhan mendasar lainnya adalah ketersediaan air bersih. Melalui perusahaan air minum (PDAM) dan program pamsimas, seluruh wilayah Balangan telah terlayani kebutuhan air bersihnya. Hanya saja, kapasitas dan kualitasnya masih memerlukan pembenahan di sana-sini.

*****

Jadi, apa beda antara Balangan era sebelum otonomi dan Balangan yang telah berdiri sebagai kabupaten. Jawabannya cukup singkat: banyak. Sebagaimana sebuah dapur yang dibangun, diperluas dan direnovasi sehingga menjadi sebuah rumah yang lengkap. *****

Leave a Comment