breaking news New

Hasil Perjuangan dan Menjadi Sarana Perjuangan

Berdiri bukan dari hasil euforia reformasi, membuktikan diri mampu berdiri sebagai daerah otonom.

8 April 2016, Kabupaten Balangan menggenapkan usia 13 tahunnya. Baru berdiri pada tahun 2003, tetapi keinginan untuk berdiri sendiri—berpisah dari kabupaten induknya—bukanlah pemaksaan euforia reformasi yang sedang marak di tahun-tahun itu.

Keinginan untuk menjadi kabupaten sendiri itu sudah ada sejak tahun 1963. Di tahun itu, tepatnya 22 September, ada sesuatu aktivitas yang dinamai Musyawarah Warga Balangan. Forum itu bersepakat menyuarakan keinginan agar Kawedanan Balangan (statusnya pada saat itu) menjadi Daerah Swatantra Tingkat II alias kabupaten, dengan nama Balangan.

Dari forum itu juga terbentuk PPKB (Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan). Kemudian, pada 13 Desember 1963, bertempat di SMP N Paringin, PPKB berunding dan menghasilkan resolusi yang berisi tuntutan kepada pemerintah pusat agar Kawedanan Balangan dijadikan daerah otonom tingkat II. Belakangan, resolusi itu disebut Resolusi Pertama. Hasilnya? Masih nihil. Pemerintah pusat tidak memberi respon positif. Bukan karena kurang kuatnya permintaan atau perjuangan PPKB dan dukungan masyarakat Balangan, tetapi kita mungkin bisa membayangkan bahwa saat itu pemerintah pusat memang masih sibuk untuk menstabilkan situasi politik dan sosial negeri ini.

Berselang lima tahun dari kegagalan resolusi pertama, PPKB menggelar Musyawarah Besar Warga Balangan pada 29 Juli 1968 di Balai Umum Paringin. Semakin banyak unsur masyarakat yang mengikuti aktivitas ini. Mereka mencetuskan Resolusi Kedua. Kali ini tidak langsung ditujukan ke pemerintah pusat, tetapi pakai strategi berjenjang. Mereka menuntut dan mendesak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU, kabupaten induknya) dan DPRD-nya agar sesegera mungkin mengabulkan tuntutan pendirian Balangan sebagai daerah otonomi tingkat II alias kabupaten.

Berhasil? Tidak. Saat itu, negara kita masih menganut pola sentralistik. Apa-apa yang datangnya dari bawah sangat sulit mendapatkan respon pemerintah pusat.

Kukuhnya pola sentralistik itu cukup manjur dalam meredam tuntutan orang Balangan untuk memiliki daerah otonom sendiri. Kecewa dengan kegagalan dari dua kali resolusi, masyarakat Balangan tetap menjaga bara semangatnya. Sedikit perkembangan menjadi sedikit pelipur lara mereka, yaitu saat pemerintah pusat menetapkan Wilayah Balangan (yang semula kawedanan) sebagai Wilayah Kerja Pembantu Bupati. Ini semacam naik status, walau tidak banyak. Kenaikan status itu resmi didapatkan melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, tertanggal 11 Oktober 1984. Peningkatan status itu tidak menyurutkan tuntutan masyarakat Balangan. Justru, tuntutan semakin meluas dan mendapat dukungan kuat dari mahasiswa Balangan yang ada di Banjarmasin.

Puas dengan status itu? Entahlah. Namun, bergantinya orde baru menjadi orde reformasi adalah momentum dan kesempatan yang sangat besar untuk urusan perjuangan mendirikan daerah otonom baru di negeri ini.

13 Mei 1999, lagi-lagi PPKB dan orang-orang Balangan menggelar Musyawarah Besar Warga Balangan. Dari forum itulah lahir Resolusi Ketiga, berisi pernyataan sikap masyarakat Balangan untuk mewujudkan berdirinya Kabupaten Balangan.

1963 ke 1999 itu 36 tahun. Selama itu pula wacana dan keinginan untuk berpisah dari Kabupaten HSU ternyata tidak pernah benar-benar hilang dari benak warga Balangan.

DPRD HSU, yang merasa sebagai wakil rakyat, akhirnya membuat pernyataan resmi memberikan dukungan penuh secara politik dan dana. Surat pernyataan itu tertanggal 4 Juli 2000. Dana? Ya, mereka mendukung proses berikutnya dari penuntutan itu melalui APBD. Berselang dua hari, 6 Juli 2000, terbit SK DPRD Kabupaten HSU tentang persetujuan menyalurkan aspirasi masyarakat Balangan untuk mendirikan Kabupaten Balangan. Esoknya, Pemkab HSU pun secara resmi memberikan rekomendasi dan dukungan terhadap aspirasi tersebut.

Melalui penelitian dan beberapa pertimbangan, wilayah Balangan dinyatakan layak dijadikan kabupaten dan tidak akan saling mematikan antara kabupaten induk dengan kabupaten barunya. Itu membuat Bupati HSU berkirim surat ke DPRD setempat. Inti surat itu adalah persetujuan Bupati/Pemkab terhadap pembentukan Kabupaten Balangan. Maka bersidanglah DPRD HSU. Itu 11 Februari 2002, dan keputusannya adalah menyetujui pembentukan Kabupaten Balangan.

Bermodal persetujuan bupati dan DPRD, usul pembentukan Kabupaten Balangan dititipkan ke Gubernur Kalimantan Selatan untuk dibawa ke pemerintah pusat. Titip resminya pada 2 Maret 2002, diserahkan di Lapangan Martasura, Paringin.

Gubernur meneruskan usulan tersebut kepada DPRD Kalsel untuk dibahas. Setelah DPRD Kalsel menggelar sidang paripurna dengan hasil menyetujui usulan Balangan, barulah Gubernur membawanya kepada Mendagri.

Menteri Dalam Negeri saat itu lekas merespon usulan tersebut. Depdagri meneruskan usulan itu ke DPR RI, serta kemudian menunjuk Ditjen Otonomi Daerah untuk bekerjasama dengan DPR RI melakukan penelitian dan peninjauan langsung. Tim gabungan itu ‘blusukan’ di Balangan pada 22 Juli 2002. Setelah beberapa waktu, tim menyatakan bahwa pembentukan Kabupaten Balangan telah memenuhi syarat dan layak. Berdasar hasil dari tim gabungan ini, Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada DPR RI untuk memberikan persetujuan terhadap pembentukan Kabupaten Balangan. Selanjutnya, DPR RI melaksanakan sidang paripurna, dan memutuskan menyetujui pembentukan Kabupaten Balangan

Penuntutan pembentukan Kabupaten Balangan mencapai hasil puncak dengan terbitnya UU nomor 2 tahun 2003. Itulah UU yang menandai lahirnya Kabupaten Balangan—dan Kabupaten Tanah Bumbu—di Kalimantan Selatan. Peresmian berdirinya oleh Menteri Dalam Negeri yang bertindak atas nama Presiden RI, sekalian melantik penjabat bupati Balangan. Pemimpin pertama itu adalah seorang putra Balangan, Drs. HM. Arsyad. Pelantikan itu dilaksanakan pada 8 April 2003, bertempat di Kabupaten Tanah Bumbu. Hari pelantikan itulah yang kemudian disepakati menjadi hari lahirnya Kabupaten Balangan.

Baru 13 tahun. Ibarat bocah, baru kelas 7. Itupun kalau konsisten naik kelasnya. Sekarang, Kabupaten Balangan merupakan wadah perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuktikan bahwa wilayah ini memang layak berdiri sendiri sebagai daerah otonom.Kewajiban seluruh unsur di Kabupaten Balangan-lah untuk bekerja keras, agar Balangan konsisten ‘naik kelas’. ***** (timsk)

Leave a Comment