breaking news New

Investasi Sumber Daya Manusia

Di Indonesia, siapa yang bisa menyangkal bahwa negeri kita adalah negeri yang kaya raya? Permukaan tanahnya subur, mampu menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan komoditas-komoditas yang sangat diperlukan oleh orang di seluruh dunia. Di bawah tanahnya, kandungan mineralnya luar biasa banyaknya. Di perairan air tawar maupun lautnya, ribuan jenis ikan tak pernah habis untuk dikonsumsi sebagai pemasok gizi bagi penduduk negeri. Di udara, oksigen dari hutan hujan tropis dan ribuan jenis tumbuhan memberikan kenikmatan yang tak ternilai untuk kita. Begitupun sinar matahari yang tersedia secara melimpah sepanjang tahun. Bukan hanya untuk dinikmati, sinar matahari juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi.

Di Asia, siapa yang tidak mengakui Jepang sebagai negara maju? Atau di Asia Tenggara, siapa yang tidak mengakui Singapura sebagai negara maju?

Sudah menjadi hal klasik (artinya sudah terjadi di mana-mana sejak lama) bahwa negara-negara maju adalah negara-negara yang sumber daya alamnya tidak terlalu melimpah. Atau, kalaupun memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak terlalu besar-besaran mengeksploitasinya.

Kuncinya Manusianya

Kualitas sumber daya manusia adalah kunci utama dan paling penting untuk menciptakan kemajuan. Hal ini berlaku di manapun dalam segala skala, mulai dari pribadi, keluarga, komunitas, daerah bahkan nasional. Terbukti saat ini, daerah atau negara yang maju adalah mereka yang tinggi kualitas sumber daya manusianya.

Sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan untuk mengelola sumber daya alam yang ada supaya kemanfaatannya bisa optimal dan tidak habis dalam jangka pendek, melainkan berkesinambungan, berkelanjutan dalam jangka panjang, bahkan selamanya—termasuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan adanya kejadian luar biasa agar kemanfaatan tersebut tidak hilang begitu saja. Kualitas itu juga harus mencakup kemampuan mencari solusi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Solusi itu bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, maupun mendatangkan sumber daya yang diperlukan dari tempat lain.

Pendidikan

Tentunya, “hukum” tersebut juga berlaku untuk Kabupaten Balangan. Apalagi, dengan statusnya sebagai daerah otonom yang baru memulai perjalanannya pada tahun 2003, dengan dunia pendidikan—sebagai salah satu sektor yang berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia setempat—yang masih jauh dari harapan: jumlah lembaga pendidikan yang masih kurang, fasilitas pendidikan dan penunjang yang serba terbatas, kualitas pendidikan yang perlu banyak pembenahan, dan yang paling parah, minat masyarakat yang masih minim terhadap pendidikan.

Menyadari kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan sejak awal menempatkan pembangunan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama. Dari periode kepemimpinan definitif pertama hingga yang ketiga saat ini, pendidikan selalu menjadi bagian dari pilar utama pembangunan. Bahkan, untuk periode sekarang (2016 – 2021 di bawah kepemimpinan pasangan H. Ansharuddin – H. Syaifullah), pendidikan menempati prioritas teratas—berdampingan dengan pembangunan kesehatan, sebagai jalur terpadu menuju pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Pada dekade pertama usia Kabupaten Balangan, pembangunan pendidikan difokuskan untuk mendekatkan pendidikan kepada masyarakat di seluruh pelosok. Masyarakat harus bisa menjangkau pendidikan, baik secara fisik-geografis maupun secara finansial. Upaya mendekatkan itu ditempuh dengan mendirikan sekolah-sekolah baru yang lokasinya tersebar ke kecamatan-kecamatan, tidak hanya di wilayah ibukota kabupaten. Secara garis besar, Pemkab Balangan mengupayakan agar setiap kecamatan tercukupi kebutuhan akan pendidikan hingga tingkat SLTA. Artinya, supaya anak-anak tidak perlu harus ke luar kecamatan untuk menempuh pendidikan di bangku SLTA, terutama SLTA umum (non-kejuruan).

Khusus untuk wilayah-wilayah terpencil yang kesulitan memperoleh pendidikan dasar, Kabupaten Balangan berinovasi dengan mendirikan SD Kecil, yaitu sub-unit khusus yang melayani anak-anak di wilayah terpencil untuk mengikuti pendidikan formal dari kelas 1 hingga 3 SD. Dikatakan sub-unit, karena SD Kecil tidak sepenuhnya berdiri sendiri, melainkan menginduk kepada SD “normal” terdekat. Cukup minimal 3 orang murid, ketersediaan tempat (tidak harus bangunan permanen) dan kesediaan warga untuk mendirikan SD Kecil. Hingga saat ini, setidaknya telah ada 12 unit SD Kecil tersebar di 3 kecamatan di Balangan yang memiliki wilayah-wilayah terpencil, yaitu Kecamatan Halong, Kecataman Tebing Tinggi dan Kecamatan Lampihong.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SD Kecil ini semaksimal mungkin mengikuti kearifan dan kebiasaan masyarakat setempat. Jika anak-anak di wilayah tersebut biasa diminta untuk membantu orangtua mereka di ladang, maka kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan sesudah mereka beraktivitas di ladang. Itulah sebabnya, Pemkab Balangan mengambil kebijakan mengharuskan guru yang bertugas di SD Kecil harus tinggal di desa setempat.

SD Kecil hanya memiliki jenjang kelas 1 hingga 3 saja? Ya, untuk melanjutkan ke kelas 4 dan seterusnya, siswa harus menempuhnya di SD induk.

Pemerintah setempat memadukan program pendidikan untuk daerah terpencil ini dengan program rumah singgah. Beberapa rumah singgah dibangun oleh pemkab maupun pihak swasta yang bersinergi dengan pemkab, berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, atau bahkan sekadar tempat bermalam bagi warga maupun siswa yang harus menempuh jarak yang memakan waktu hampir seharian dari kampung tempat tinggalnya menuju tempat aktivitas (sekolah, pasar, dll) maupun sebaliknya.

Pemanfaatan rumah singgah oleh murid-murid sekolah biasanya meningkat saat pelaksanaan ujian sekolah. Hal itu dikarenakan pada ujian sekolah tidak diterapkan waktu yang fleksibel. Supaya tidak terlambat datang dan mengikuti ujian, para murid yang bertempat tinggal jauh dari sekolah biasa memanfaatkan keberadaan rumah singgah terdekat ke sekolahnya.

Wajib Sekolah

Pemkab Balangan juga telah melaksanakan program Wajib Belajar 12 Tahun sejak 2010. Perlu dicatat, bahwa pelaksanaan kebijakan itu bahkan mendahului kebijakan di tingkat nasional, karena saat itu (2010) di wajib belajar tingkat nasional masih 9 tahun saja.

Hal itu bukan sekadar gaya-gayaan atau demi gengsi daerah, tetapi karena memang kondisi masyarakat kita yang harus didorong, dipacu dan—sedikit—dipaksa untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah sesuai usianya. ‘Pemaksaan’ ini yang sepertinya belum optimal dilaksanakan.

Seperti Anang (nama samaran), seorang anak warga Paringin Timur tidak lagi mau bersekolah semenjak kelas 5 SD. Beberapa kali pihak sekolah mencoba langkah persuasif dengan mendatangi ke rumahnya, berdiskusi dengan orangtua Anang, tetapi hasilnya tetap nihil. Sudah tiga tahun ini Anang tidak bersekolah.

Yang kurang optimal dari penerapan kebijakan wajib belajar 12 tahun tersebut adalah, bahwa tidak ada sanksi yang secara jelas dijatuhkan kepada orangtua anak sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mendorong anak bersekolah. Seperti orangtua Anang, tidak ada sanksi apapun yang mereka terima akibat tidak bersekolahnya anak mereka selama tiga tahun terakhir.

Program wajib belajar seharusnya mewajibkan setiap orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya pada tingkat yang diwajibkan itu. Dalam hal program wajib belajar 12 tahun, anak wajib bersekolah dari kelas 1 SD hingga menyelesaikan pendidikan di tingkat SLTA.

Pemkab Balangan tidak secara sepihak memaksakan aturan itu. Konsekuensi pelaksanaan program tersebut adalah pemkab menanggung biaya pendidikan pada tingkat SD, SMP dan SLTA. Ya, Pemkab Balangan memberlakukan kebijakan tidak memungut bayaran alias gratis dari tingkat SD hingga SLTA. Bahkan, penggratisan itu melebar pula untuk PAUD dan TK/sederajat.

Selain untuk lebih menjangkaukan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, penggratisan biaya pendidikan itu juga untuk merangsang masyarakat agar lebih meminati pendidikan, mendorong orangtua untuk lebih mendukung anak-anaknya untuk bersekolah.

Sejak pemberlakuan program wajib belajar 12 tahun, sekolah-sekolah milik pemkab Balangan tidak menarik biaya apapun dari siswa dan para orangtua/walimurid. Beberapa sekolah yang tadinya milik swasta (yayasan) juga diambil alih oleh pemkab, atau dinegerikan, agar tidak lagi perlu menarik biaya pendidikan.

Pada praktiknya, sesekali memang ada, tetapi terhitung sangat jarang dan tidak besar nominalnya. Seperti yang dialami seorang walimurid warga Paringin yang anaknya menjadi murid di sebuah TK. “Dalam rapat guru dan walimurid kemarin, kepala TK bilang sudah mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah, tetapi bantuan yang diberikan kurang dibanding jumlah yang diminta, itupun cairnya terlambat, “kata Nisfi, walimurid tersebut. “Jadi, pihak sekolah minta kesediaan walimurid untuk menalangi dahulu agar kebutuhan murid-murid ini segera terpenuhi tepat waktu.”

 

Ke Perguruan Tinggi

Pemkab Balangan juga memancing minat anak-anak mudanya untuk meraih pendidikan di perguruan tinggi. Selain membangun asrama di kota-kota tujuan belajar yang populer (Banjarmasin, Banjarbaru, Malang dan Yogyakarta), pemkab juga beberapa kali memberikan bantuan untuk keberangkatan calon mahasiswa ke kota tujuan belajar, terutama yang di Pulau Jawa.

Pada bulan Ramadhan lalu, Bupati Balangan Ansharuddin juga memberikan bantuan kepada salah seorang warga desa Juai, Helmi Ukasah, yang lolos tes untuk berkuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir. Helmi adalah satu dari 700 anak Indonesia yang berhasil menembus tes tersebut pada tahun ini. Dari 700 calon mahasiswa tersebut, hanya 20 teratas yang mendapatkan beasiswa, sedangkan sisanya harus mencari dana sendiri. Helmi yang berasal dari keluarga pas-pasan (ayahnya guru honorer di madrasah ibtidaiyah, ibunya ibu rumah tangga) merupakan potensi yang tidak ingin disia-siakan oleh bupati Ansharuddin, sehingga ia langsung memutuskan untuk memberikan bantuan.

Jumlah yang diberikan untuk Helmi adalah Rp 15 juta. Nominalnya memang cukup besar, namun juga tidak banyak bila dibandingkan dengan kebutuhan untuk segala persiapan yang diperlukan untuk berangkat ke Mesir. Untuk segala persiapan dokumen (keimigrasian), berangkat dan biaya hidup selama tiga bulan pertama saja, diperkirakan  membutuhkan dana Rp 17 juta. Tetapi pendidikan memang layak diperjuangkan.

Jumlah Rp 15 juta itu juga tidak seberapa dibanding jumlah yang disiapkan oleh pemkab Balangan di bawah kepemimpinan pasangan Ansharuddin – Syaifullah untuk memberi beasiswa kepada putra-putri Balangan ke perguruan tinggi.

Dan program yang terbaru dari pasangan pemimpin Balangan periode ini terkait pendidikan adalah pemberian beasiswa kepada para peraih rangking 1 – 3 di tiap-tiap sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi. Khusus untuk para peraih rangking 1 – 3 di SMA/sederajat, beasiswanya tidak tanggung-tanggung: biaya pendidikan dan biaya hidup selama 4 (empat) tahun—dibayarkan setiap semester.

Diharapkan, program beasiswa ini mampu menumbuhkan semangat belajar di kalangan para siswa, sekaligus semangat para orangtua untuk lebih mendorong anak-anak mereka agar lebih gemar belajar. Bagaimanapun, beasiswa tetap ada batasannya, dan para siswa harus menjadi yang terbaik untuk mendapatkannya.

Sudah barang tentu, pemberian beasiswa itu harus sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Pun, bagi yang sudah tercatat sebagai penerima karena berhasil meraih rangking 1 – 3 di sekolah masing-masing. Beberapa syarat itu di antaranya perguruan tinggi tempat menempuh pendidikan harus terakreditasi minimal B, dan IPK yang diraih memenuhi batas minimal 2,75 untuk bisa memperoleh pembayaran beasiswa pada semester berikutnya.

Program pemberian beasiswa ini termasuk inovasi yang berani dan sangat langka. Memberi beasiswa untuk peraih rangking 1, 2 dan 3 untuk setiap unit pendidikan SMA/sederajat, dikalikan jumlah sekolah, dan masing-masing selama 4 tahun. Bukan hanya biaya pendidikan, tetapi juga biaya hidup. Nominal untuk itu bisa mencapai angka milayaran rupiah. Dan karena dibayarkan selama 4 tahun, berarti pelaksanaan pada tahun ke-2 hingga ke-4 akan mengalami penambahan setidaknya sejumlah yang dibayarkan pada tahun pertama pelaksanaannya.

Tetapi, Ansharuddin mengaku sudah memperhitungkan kebutuhan tersebut dari tahun pertama hingga kelima, sehingga tidak perlu khawatir mengenai ada tidaknya dana beasiswa tersebut. Diharapkan, para orangtua/walimurid dapat lebih intensif mendorong dan mendukung keinginan anak-anak mereka untuk kuliah, terutama ke luar daerah. Apalagi, kuliah ke luar daerah mengharuskan anak untuk tinggal terpisah dari orangtua sehingga otomatis anak akan belajar mandiri.

Kemandirian Sebagai Kualitas

Terkait belajar mandiri ini, tampaknya Pemkab Balangan juga harus membentuk ulang persepsi masyarakat, dan khususnya para mahasiswa, bahwa setelah lulus kuliah, mereka harus lebih mampu mandiri dan tidak mengharapkan pekerjaan dari pemerintah. Bahwa, Balangan akan jauh lebih maju bila para warganya yang bergelar sarjana itu dapat menciptakan lapangan kerja, setidaknya untuk dirinya sendiri.

Jangan lagi ada mahasiswa yang hanya merasa harus membuat proposal seadanya kemudian merasa berhak mendapat prioritas bantuan pemerintah daerah. Jika pemerintah mengabulkan hal demikian, tidakkah itu berarti pemerintah tidak melatih kemandirian generasi mudanya?

Pemerintah memang harus berperan, tetapi bukan menjadi motor utama penggerak mereka. Pemerintah hanya perlu merangsang dan menyiapkan jalan. Keinginan dan usaha untuk melangkah maju harus datang dari para pemuda dan masyarakat.

Mengubah dan membangun ulang persepsi yang sudah berpuluh tahun tertanam kuat dalam benak masyarakat memang bukan perkara mudah. Juga, tidak bisa dalam waktu semalaman. Perlu proses yang panjang sehingga melibatkan biaya yang tidak kecil, baik biaya secara finansial maupun biaya sosial—yang sebenarnya jauh lebih mahal.

Tetapi, itulah investasi masa depan Balangan. Dan sang pemimpin sudah memperhitungkannya, tentu saja. Investasi termahal memang bukan pada sumber daya alam atau asset-asset lain. Selayaknya, investasi termahal adalah pada sumber daya manusia, mengingat peranan, posisi dan fungsinya sebagai kunci utama dan paling penting dalam pembangunan, sebagaimana disebut di awal tulisan ini. *****

Leave a Comment