Daftar | Login
Beranda| SGM Membangun| SGM Berita| SGM Gallery| SGM IPTEK| SGM Sehat| SGM Topik Utama| SGM Sosok| SGM Tausiyah| SGM Artikel
PPID yang Baik, Fahami Regulasi Layanan Informasi Publik

Banjarbaru - Sidang lanjutan Ajudikasi  (10/5) terkait gugatan sengketa informasi publik antara Komite Jaring Politisi dan Pemerintahan Bersih terhadapa Dinas Pendidikan berdasarkan surat sidang Nomor 21/IV/KI_KLS/2019  sudah melewati babak akhir.

Dalam Pembacaan Putusannya Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0031/V/KI-Kalsel-PS/2019  setelah menimbang segala dalil-dalil yg disampaikan baik dari pemohon (penggugat) dan termohon Dinas Pendidikan dalam hal ini telah dikuasakan kepada bidang fasilitasi sengketa informasi PPID Kabupaten Balangan, Majelis Sidang memutuskan: "menolak sepenuhnya segala permintaan pemohon dan menerima dalil sanggahan yg disampaikan oleh termohon."

Majelis sidang selanjutnya menyampaikan sesuai Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 kepada para masing-masing pihak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara paling lambat 14 hari kerja setelah putusan sidang komisi informasi ditetapkan dan apabila lewat dari batas waktu tersebut maka dianggap daluwarsa. Dan apabila para pihak menerima dan tdk melakukan banding maka putusan dinyatakan inkrah.

Sebelamnya Dinas Pendidikan yang didampingi oleh bidang fasilitasi sengeketa informasi PPID Kabupaten Balangan telah menjalanji proses mediasi (12/4) dikarenakan gagal dalam porses negosiasi maka pihak pemohon memutuskan untuk lanjut ke sidang ajudukasi nonlitigasi (26/4). Didalam sidang ini pihak pemohon menginginkan agar pihak termohon dalam memberikan salinan dokumen informasi yang mereka minta.

Pihak termohon ajukan pembelaan dengan bebrapa dalil yang diantaranya bahwa Pemohon Informasi tidak melakukan proses permohonan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan di Kabupaten Balangan yaitu Peraturan Bupati nomor 107 Tahun 2017 dimana Pemohon wajib melampirkan identitas diri atau KTP jika perorangan dan Keterangan lainnya yang sah seperti legal standing jika pemohon merupakan badan publik lainnya semisal orgnisasi kemasyarakatan. Namun sampai Pemohon mengajukan gugatan keberatan karena tidak ditanggapinya permohonan ke Komisi Informasi pemohon tidak pernah memenuhi dari prosedur tersebut.

Selain ini terjadi “error in persona” kesalahan dalam menarik Kepala Dinas Pendidikan sebagai termohon. Sejak tahun 2013 dan lanjut pada tahun 2017 melalui Keputusan Bupati  Nomor 188.45/237/Kum Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/224 /Kum Tahun 2018 tentang penetapan Tim sekretariat PPID Utama Kabupaten Balangan jelas bahwa pelayanan informasi publik di Kabupaten Balangan melalui PPID dan ini sebagai bentuk kepatuhan hukum.

PPID Utama, H Rahmi menyampaikan bahwa pemerintahan yang bersih dah transparan menjadi tuntutan yang tidak terelakkan, dan bahkan semakin menguat dari waktu ke waktu untuk itu Pemerintah Kabupaten Balangan melalui PPID focus dalam implementasi keterbukaan infromasi publik di SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan. Bahkan saat ini masyarakat dapat mengakses informasi publik yang tersedia melalui portal resmi ppid.balangankab.go.id. Untuk itu kami menghimbau kepada PPID SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan agar benar-benar memahami regulasi yang berlaku agar dapat melayani pemohon informasi dengan benar dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan " tegasnya. (Rie/sgmk)

Oleh » Sanggam Kita (sgm) Post. By » sanggamkita » Sabtu, 11-05-2019 13:35:11 WIB.

Print Email
Kirim Komentar


Pengunjung hari ini : 30 | Total Pengunjung : 126311 | Hits hari ini : 45 | Total Hits : 598903 | Pengunjung Online : 2