Daftar | Login
Beranda| SGM Membangun| SGM Berita| SGM Gallery| SGM IPTEK| SGM Sehat| SGM Topik Utama| SGM Sosok| SGM Tausiyah| SGM Artikel
Pengutan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Balangan

Banjarmasin - Tingkat kemiskinan di Kabupaten Balangan saat ini masih di angka 5,59 persen. Angka tersebut masih di atas Provinsi Kalimantan Selatan yang berkisar 4,54 persen.

Untuk menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan langkah-langkah untuk menekan angka kemiskinan tersebut yaitu menyusun rancana kerja penanggulangan kemiskinan daerah. Agar penyusunan rencana kerja ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Pemkab Balangan menyelenggarakan Workshop Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020, di Banjarmasin, Sabtu (25/5/2019) hingga Senin (27/5/2019).

Workshop diikuti oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Balangan dan Instansi terkait dalam ruang lingkup Pemkab Balangan yang bertanggung jawab terhadap program penanggulangan kemiskinan.

Bupati Balangan Ansharuddin dalam sambutannya saat membuka workshop tersebut mengatakan, untuk mengurangi angka kemiskinan perlu sinkronisasi seluruh lini dan dalam merencanakan program dan kegiatan di setiap SKPD harus melihat kondisi riil yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Untuk menurunkan data angka kemiskinan ini luar biasa sulitnya. Padahal kalau kita lihat kenyataannya, tidak ada masyarakat Balangan yang jadi peminta-minta. Silakan dicek di lapangan. Kalau ada pengemis coba tangkap saja dan tanyakan dari mana. Saya pastikan mereka itu berasal dari luar Balangan," ujar Ansharuddin.

Dia menambahkan, selama ini sudah banyak yang dilakukan oleh Pemkab Balangan dalam pengentasan kemiskinan melalui program dan kegiatan di setiap SKPD, seperti melalui Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR dan SKPD lainnya, namun usaha itu belum banyak berpengaruh terhadap data angka kemiskinan. Kondisi tersebut disinyalir karena data angka kemiskinan belum dilaporkan secara benar kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Untuk itu, lanjut Ansharuddin, mulai saat ini setiap SKPD harus ada yang ditugaskan khusus untuk mendata tentang program dan kegiatan yang terkait penanggulangan kemiskinan dan dilaporkan kepada TKPKD.

Lebih lanjut Bupati Balangan juga meminta setiap aparatur agar memiliki inisiatif dan inovasi yang produktif sehingga tidak hanya menunggu perintah. "Sepanjang masih sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku, itu tidak masalah," tandas dia.

Sementara itu dalam laporannya, Kepala Bappeda Kabupaten Balangan Murjani Fauzi mengatakan, tujuan workshop tersebut adalah untuk menghasilkan rencana kerja penanggulangan kemiskinan yang holistik, sistemik, tematik, integratif dan spasial.

Adapun para narasumber workshop tersebut dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Statistik Kabupaten Balangan, Dinas Sosial Kabupaten Balangan dan Tim Bappeda Kabupaten Balangan. (MC Balangan/Sgmk)

Oleh » Sanggam Kita (sgm) Post. By » sanggamkita » Jum'at, 10-05-2019 13:38:58 WIB.

Print Email
Kirim Komentar


Pengunjung hari ini : 26 | Total Pengunjung : 126307 | Hits hari ini : 34 | Total Hits : 598892 | Pengunjung Online : 1